Berita Kampusku – Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI) menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Uji Materi UU No. 25/2004 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengakhiran Kemiskinan” pada Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan ini menjadi forum akademik untuk membahas sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai salah satu upaya mengakhiri kemiskinan di Indonesia.

Webinar dilaksanakan secara daring melalui Zoom mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan pembangunan, pelayanan publik, serta administrasi negara.

Ketua Umum APPISI, Prof. Assoc. Dr. Drs. Djoko Siswanto Muhartono, M.Si., memberikan sambutan pembukaan sekaligus menandai dimulainya kegiatan webinar. Acara dipandu oleh Khalila Resa Masayu F. dari Sekretariat APJI sebagai moderator sekaligus pembawa acara.

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber dengan fokus pembahasan yang saling melengkapi. Narasumber pertama, Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. dari Universitas Terbuka, menyampaikan materi mengenai Kebijakan Perencanaan Pembangunan.

Baca Juga: APPISI Perkuat Wawasan Riset Sosial melalui Webinar Nasional Dekonstruksi Epistemologi Riset Sosial

Selanjutnya, Hamim Wjidi, S.T., M.M. dari Universitas Islam Zainul Hasan membahas materi Pelayanan Publik. Sementara itu, narasumber ketiga, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. dari Politeknik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, mengangkat materi Upaya Pengakhiran Kemiskinan.

Ketiga materi tersebut dirancang untuk memberikan perspektif akademis dan praktis mengenai keterkaitan antara kebijakan pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta strategi pengentasan kemiskinan melalui keterlibatan masyarakat.

Melalui webinar nasional ini, APPISI mendorong penguatan diskusi akademik dan pertukaran gagasan mengenai sistem perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif. Keterlibatan masyarakat diharapkan menjadi salah satu aspek penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan sosial.

Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi, peneliti, praktisi, serta masyarakat umum untuk memperluas wawasan dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan di Indonesia.